menciptakan lapangan usaha baru dan menstimulus perekonomian di daerah. Terdapat 4 (empat) dimensi utama dalam pembangunan ekonomi, yaitu pertumbuhan, penanggulangan kemiskinan, perubahan atau transformasi ekonomi, dan keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri (Todaro, 1999).
Desentralisasi merupakan suatu bentuk pemberian kewenangan kepada unit-unit atau pengelola-pengelola dengan tingkat kewenangan yang lebih rendah di dalam suatu struktur organisasi. Tujuannya untuk membentuk delegasi yang mampu mengadakan pengambilan keputusan secara mandiri. Desentralisasi dapat diterapkan dalam organisasi berskala …
Sektor pertambangan dan penggalian yang mempunyai keunggulan kompetitif (C'ij) hanya pada tahun 2004 yang sebesar Rp. 139,75 juta, hal ini dikarenakan pertumbuhan sektor …
antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam …
Pemerintah daerah di Ipoh, Perak, Malaysia. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan administrasi pemerintahan oleh pemerintah di daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dengan landasan dasar otonomi dan tugas [1]. Pemerintah daerah merujuk pada otoritas administratif di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.
Hasil penelitian ini menyatakan implementasi kebijakan penggalian PAD di beberapa daerah lokasi penelitian di Indonesia telah sesuai dengan Undang-Undang …
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam menjalankan otonomi daerah, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Perbedaannya adalah terletak pada bagaimana
DALAM KERANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI INDONESIA Proborini Hastuti proborini.hastuti@gmail UPN "Veteran" Jawa Timur ABSTRAK Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan konsekuensi dari keputusan politik desentralisasi atau politik otonomi daerah yang diambil pemerintah. Pada kenyatanya pelaksanaan …
KOMPAS – Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan kepala …
Pengeluaran pemerintah, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan dampak dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Konsep-Konsep Keynesian menunjukkan bahwa peranan pemerintah sangat besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. (Murni, 2006). Semangat otonomi daerah memacu seluruh …
negara-negara yang sedang berkembang adalah di bidang ekonomi. Oleh karena itu tidak * Korespondensi: Hajeri, Jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Tanjungpura, Jalan Prof. Dr.
Indonesia. Penyerahan wewenang pemerintah kepada pemerintah daerah berarti terdapat pembagian tugas beserta tanggung jawab yang harus diemban. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah, pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat baik pemerintah provinsi
Pemerintah Daerah diberikan wewenang/kekuasaan pada suatu mengatur dan mengelola hal – hal terkait kepentingan wilayah/daerah masyarakat itu sendiri. Pada era reformasi sekarang ini, kinerja pemerintah mendapat sorotan tajam dari masyarakat, mulai dari pemerintahan tertinggi sampai ke tingkatan terendah yaitu pemerintah Kelurahan.
Soal pemekaran wilayah dalam kesatuan NKRI ini, pemerintah sudah kerapkali melakukannya atas dasar dalam pemerintaham otonomi daerah. Dimana …
Similarly, Jumiyanti's study in 2018, titled Analisis Location Quotient dalam Penentuan Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Gorontalo' identified the base sector as comprising agriculture ...
Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Wali kota, dan …
daerah, khususnya untuk mempersiapkan daerah di masa depan agar lebih otonom dan demokratis. Ketika suasana hiruk pikuk terjadinya korupsi menjangkiti parlemen dan eksekutif di daerah, dari Sabang sampai Merauke, lahirlah undang-undang baru yakni UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang mencabut
di daerah Kabupaten Banggai sebelum dimekarkan dalam jangka waktu tersebut lebih banyak diisi dari luar daerah. Parameter lain yang digunakaa untuk menilai kinerja pemerintah daerah dalam mendorong perekonomian daerah yang digambar oleh proporsi APED terhadap PDRB, dimana pads tahun 1993 hanya sebesar 4,57 % meningkat …
KOMPAS – Konsekuensi utama dari otonomi daerah di Indonesia adalah pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah …
Provinsi Sulawesi Barat merupakan provinsi hasil pemekaran dari Sulawesi Selatan. Sulawesi Barat yang berdiri menjadi provinsi yang ke-33 di Indonesia ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar terutama di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Wilayah yang sebagian besar dihuni Suku Mandar ini juga strategis karena …
Peta 2021 yang menunjukkan negara-negara dengan pengakuan penuh dan beberapa negara nonanggota PBB; beberapa wilayah yang disengketakan tidak ditampilkan.. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu, dan memiliki kekuasaan tertinggi yang …
Saat ini yang kita tahu adanya pandemi covid 19 tentu banyak memberikan pengaruh terhadap pemerintah daerah,sebagai salah satu pengembangan konsep wilayah otonomi yang ada di Indonesia.Pandemi covid 19 sekarang telah menjadi ancaman yang mengganggu perekonomian di Indonesia khususnya Pemerintah Daerah,yang harus …
masyarakat di wilayah pertambangan semakin tertekan. Negara dalam hal ini tidak hanya melakukan pelanggaran, tetapi telah gagal dalam melindungi rakyatnya. Dalam konteks sosial 2 Hartana Hartana, "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)," Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) 3, no. 1
44 subsistem dari sistem pemerintahan Negara. Bentuk pemerintahan daerah Local Self Government merupakan konsekuensi dari dianutnya asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.2 Local state government adalah unit organisasi pemerintahan wilayah, unit organisasi pemerintahan di daerah yang dibentuk …
fungsi kewenangan diserahkan kepada daerah, kecuali di lima bidang kewenangan yakni keuangan dan moneter, pertahanan dan keamanan, sistem peradilan, keagamaan, dan politik luar negeri yang masih menjadi urusan pemerintah pusat. Kebijakan desentralisasi fiskal merupakan salah satu konsekuensi dari undang-undang otonomi daerah. Hal itu …
Restuardy Daud menjelaskan, anggaran pembangunan wilayah perbatasan sebesar Rp10,514 triliun ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sejumlah Kementerian/Lembaga. "Anggaran tersebut nantinya digunakan untuk membangun daerah perbatasan yang tersebar di 222 kecamatan lokasi prioritas (lokpri) …
Republik Indonesia Serikat ( bahasa Inggris: Republic of the United States of Indonesia; bahasa Belanda: Verenigde Staten van Indonesië) atau yang disingkat RIS, adalah sebuah negara republik parlementer federal di Asia Tenggara yang pernah berdiri antara tanggal 27 Desember 1949 hingga 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat terbentuk ...
Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya. Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi (e-Journal) Volume 12, No. 2, Tahun 2021 P ISSN: 2086-1249 ; E ISSN: 2442-8922 KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA : LITERATURE REVIEW Farah Faadillah Herindraningrum1, Indrawati Yuhertiana2 Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur1, 2 Jl. …
Negara modern yang berkembang seperti saat ini adalah personifikasi/bagian dari tata hukum.7 Hal ini bermakna bahwa segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang diselenggarakan dan dilakukan didasarkan pada aturan hukum. Pada perkembangan ilmu tentang negara hukum maka terbagi menjadi dua kelompok negara hukum yaitu,
secara keseluruhan, sementara sektor non basis hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Barang dan jasa dari sektor basis yang …
Masalah-masalah yang masih terjadi di wilayah perbatasan di antaranya: ketergantungan masyarakat di perbatasan terhadap fasilitas publik dan kegiatan ekonomi di negara tetangga, dan. sengketa tapal batas. Jika dikelompokkan berdasarkan isu, permasalahan-permasalah perbatasan di Indonesia ini terdiri dari: isu batas teritorial …
Dampak konektivitas tersebut memberikan potensi ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. Konektivitas antarwilayah tidak hanya …
Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar …
Pemekaran wilayah ini, harus kembali pada asas efektif efisien sebagai sebuah jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat multikultural. Pastinya ada konsekuensi politik dan perubahan dalam struktur tata Negara dan masyarakat, baik secara administratif maupun secara politis. Karena pemekaran …
hak cipta © 2023.Aava Seluruh hak cipta.peta situs